REPORTER JAKARTA

2006-07-04T03:37:00.000-07:00

WHAT'S ON

Pelatihan Teknik Negosiasi dan Pembuatan KKB

JAKARTA – Agar keberadan SP di perusahaan media DAPAT menyalurkan aspirasi para karyawan, AJI Jakarta memberikan pelatihan kepada beberapa aktivis SP di Jakarta, 17 Juni lalu. “Kita ingin kan keberadaan SP bukanlah duri dalam daging pada sebuah perusahaan,” ujar Ulin Niam Yusron, Ketua Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, salah satu pembicara dalam pelatihan tersebut.

Pelatihan yang diadakan oleh Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta diikuti oleh perwakilan SP dari Tempo, Elshinta TV, Radio Smart FM, Radio Trijaya, Tabloid Kontan, Detik.com, dan Majalah Lisa. Selama sehari para peserta dibekali tentang teknik melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan dan teknik membuat perjanjian kerja bersama. “Kedua tema tersebut sangat penting bagi kami, khususnya SP yang baru berdiri,” kata Jay, pengurus SP Smart FM. Menurut Suwarjono, ketua Divisi Organisasi AJI Indonesia yang memberikan materi tentang penyusuan PKB, sebuah SP dapat mengajukan penyusunan PKB jika keanggotaannya mencapai 50%+1 orang dari total karyawan. Jika PKB telah disusun, maka Peraturan Perusahaan menjadi gugur karena digantikan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni PKB. “PKB merupakan peraturan perusahaan yang lebih tinggi dari Peraturan Perusahaan,” tambah Suwarjono.

Karena beberapa SP masih belum memiliki PKB, bahkan ada juga yang belum memiliki Peraturan Perusahaan, Suwarjono meminta SP yang bersangkutan untuk mengontrol perusahaan agar merujuk kepada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (hingga kini, yang masih berlaku adalah UU Nomor 13 Tahun 2003). “Minimal harus sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan,” tandas Jono, panggilan akrabnya. []

Yakob Yahya

2006-07-04T03:36:00.000-07:00

WHAT'S ON

Melatih Jurnalis Beresolusi Dalam Peliputan Konflik

AJI Jakarta bersama AJI Indonesia mengadakan Pelatihan Jurnalisme Sadar Konflik di Wisma Hijau, Cimanggis Depok, …Juni lalu. Pelatihan yang diikuti hampir 30 peserta dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik ini merupakan hasil kerja sama AJI dengan International Federation Journalist (IFJ) dan European Commision (EC). Sebenarnya, selain bekerjasama dengan AJI Jakarta, AJI Indoneisa juga mengadakan acara serupa di empat kota besar lainnya, yaitu Makasar, Medan, Surabaya, dan Jakarta.

Pelatihan ini membahas seluk beluk konflik, sikap, persiapan apa yang harus dilakukan jurnalis yang meliput konflik. Peserta juga dilatih untuk medefinisikan konflik, faktor pemicu konflik, membuat atau menulis laporan jurnalistik, hingga pembahasan mengenai resolusi konflik.

Metode pelatihan yang dipakai pun beragam, mulai dari diskusi, kerja kelompok, game, role play atau bermain peran, hingga simulasi kondisi buruk yang akan terjadi dalam peliputan konflik. Dalam semua metode pelatihan itu, semua peserta terlibat aktif. Dalam materi yang dibawakan dengan bermain peran, para peserta dalam sekejap berubah menjadi berbagai figure. Ada yang menjadi Habib Rizieq, Pangdam Iskandar Muda, Seorang Bapak yang frustasi karena kehilangan keluarganya. Aksi peran para peserta ternyata tak kalah hebat dengan aktor sinetron atau telenovela.

Yang lebih seru lagi ketika peserta mengikuti simulasi peliputan konflik. Dalam simulasi ini, para peserta seolah berada dalam kondisi terjebak atau menjadi korban penyanderaan atau penyekapan salah satu pihak yang berkonflik. Peserta yang semula terlihat tertawa, saat simulasi banyak yang kelabakan, bingung, bahkan ada yang hanya berdiam diri dan pasrah pada keadaan. “Harusnya Kalian berusaha melepaskan diri dan mencari jalan keluar,” ucap Upi, salah satu pelatih setelah simulasi ini berakhir dan para peserta dilepaskan dari ikatannya.

Pelatihan yang berlokasi di diklat milik Yayasan Bina Swadaya ini merupakan pelatihan untuk tahap pertama. AJI Indonesia berencana akan mengadakannya dalam tiga tahap, dengan materi yang akan dibuat lebih berbobot dan lebih fokus.

herawatmo

2006-07-04T03:32:00.000-07:00

KENAL

Suwarjono :
Perubahaan Harus Dimulai dari Dalam

Berbicara dengan Suwarjono serupa bercakap dengan sebuah monumen hidup. Pada diri Jono –panggilan akrab Koordinator Liputan situs berita Detikcom itu- terdapat rentetan kisah sejarah pembentukan serikat pekerja di berbagai perusahaan media di Indonesia sejak 1998. “Saat ini, dari ratusan industri media di Jakarta, baru 21 serikat pekerja pers terbentuk,” kata Jono. Jumlah yang teramat kecil. Tapi, Jono mengaku enggan berputus asa. “Saya tidak prihatin dengan kenyataan itu. Bagaimanapun, perusahaan pers masih terhitung baru di negeri ini. Beda dengan pabrik, yang selain sudah berdiri lama, kesadaran berserikat buruhnya memang tinggi,” kata Jono. Ia berterus terang, menggugah kesadaran berorganisasi pekerja kelas menengah lebih sulit daripada kelas bawah.

Dari 21 serikat pekerja pers itu, Jono angkat topi untuk Republika, satu-satunya media yang mempekerjakan karyawannya berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang disusun dua pihak antara pengusaha dan buruh. “Bukan semata Peraturan Bersama yang dibuat sepihak,” kata Jono, dalam perbincangan santai berteman sop iga dan cah kangkung di kawasan Kalibata, Senin (19/6). Karena disusun bersama dalam posisi seimbang itulah, karyawan Harian Umum Republika bakal mendapat pesangon 4 kali lipat dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). “Di perusahaan pers lain, ketentuan pesangon cuma sekali PMTK,” kata Jono.

Pada serikat pekerja pers yang ada, Jono pun menyatakan kritiknya sebagai serikat pekerja yang “banci”. “Mereka tak berani terang-terangan menyatakan diri sebagai serikat pekerja, dan berlindung di balik nama Dewan Karyawan, Perkumpulan Karyawan, Majelis Karyawan, dan lain-lain,” kata Jono. Meski bisa memahami kamuflase nama itu sebagai strategi perjuangan, namun Jono berpendapat penghalusan nama serikat pekerja sebenarnya menyalahi citra dan garis perjuangannya sendiri. “Akibatnya, keberadaan dewan karyawan dan semacamnya cenderung tidak dianggap oleh pemilik modal,” kata Jono.

Dari pengalamannya mendirikan Serikat Pekerja Detikcom pada 2002 lalu, Jono mengingatkan agar para pekerja pers yang berniat mendirikan serikat pekerja di medianya menjaga citra aktivis serikat pekerja. “Jangan sampai ada kesan, kita adalah kelompok pembangkang,” kata Jono. Untuk itu, para aktivis serikat pekerja mesti menunjukkan prestasi cemerlang dalam tugas kerjanya sehari-hari. “Sehingga nanti tak ada alasan bagi perusahaan untuk memecat atau memutasi aktivis ini, karena ia memang sangat dibutuhkan di posisi pekerjaannya,” kata Pengurus Divisi Organisasi AJI Indonesia 2005-2008 ini.

Yang penting transparansi

Jono menekankan, dalam menyuarakan tuntutan kesejahteraan pekerja, serikat pekerja mementingkan munculnya budaya transparansi dari perusahaan dari tempatnya bekerja. Bisa jadi, tuntutan kenaikan kesejahteraan yang dikehendaki karyawan tak dipenuhi sesuai besaran yang diminta. Yang penting ada niat perusahaan untuk transparan. Kalau untung berapa untungnya, kalau rugi bagaimana rinciannya. “Asal perusahaan mau transparan, selama gaji karyawan tidak benar-benar keterlaluan, pasti teman-teman akan memahami,” kata pria 35 tahun itu. Jono menyatakan sepakat dengan tuntutan upah layak jurnalis yang diajukan AJI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per bulan. Baginya, upah wartawan harus dibedakan dengan upah minimum untuk buruh. “Mobilitas dan gaya hidupnya kan berbeda”, ujarnya.

Karena itu, “saya setuju ada upah minimum sektoral jurnalis yang besarannya di tiap-tiap daerah berbeda-beda,” kata mantan pengurus Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta (1999-2001), dan Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia (2001-2003, 2003-2005).

Namun Jono menganggap nilai Rp 3,1 juta tiap bulan terlalu sulit dipenuhi bagi kebanyakan perusahaan media di Jakarta. “Kalau memperhitungkan standar hidup layak, angka Rp 3,1 juta sudah tepat. Tapi, kalau bicara upah standar, saya kira Rp 2,8 juta masih bisa untuk hidup di Jakarta,” kata Jono.

Serikat Pekerja Bukan PMK
Jono menyayangkan fenomena Serikat Pekerja yang sering menjadi seperti “Pemadam Kebakaran”, baru dibutuhkan ketika pekerja media menemui masalah menyangkut pekerjaannya. Saat ada kesulitan menerpa, maka mereka ramai-ramai datang ke AJI meminta bantuan. “Padahal, perubahan itu harusnya datang dari dalam. Orang luar tak akan bisa berbuat banyak karena posisinya sangat lemah,” kata eks wartawan tabloid Perspektif (1998-2000) ini.

Selain itu, permasalahan perburuhan itu kerap baru dibawa ke AJI saat situasinya sudah kronis. “Nyaris tak ada upaya lagi untuk bisa diperjuangkan. Padahal, kalau niat minta advokasi, harusnya sejak permasalahannya baru memasuki tahap awal,” kata Jono.

Selain kata kunci “solidaritas”, Jono menyarankan para aktivis serikat pekerja rajin berkumpul untuk saling bertukar pengalaman dan keterampilan. “Para anggota serikat pekerja seharusnya memiliki keahlian membaca neraca keuangan perusahaan, serta sistem penggajian dan kepangkatan karyawan,” saran Jono.

******

Beli Rumah dari Pesangon PHK
Lahir di Pandak, sebuah desa kecil di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 5 Juli 1971, Suwarjono bercita-cita menjadi wartawan sejak kelas 3 SMP. Kegemarannya membaca Kedaulatan Rakyat membuat Jono kecil tergoda untuk mulai menulis. Ia pun bersorak girang, saat artikelnya dimuat di Majalah Gatotkaca. “Honornya Rp 7 ribu,” kenangnya.

Keinginan menjadi jurnalis semakin membuncah saat aktif sebagai pecinta alam di STM Pembangunan Yogyakarta. Ia bergaul dengan seniornya yang juga pegiat jurnalisme kampus. “Saya kian terobesi masuk UGM. Tujuannya, hanya agar bisa bergabung dengan pers kampus Bulaksumur,” kata Jono sembari terkekeh. Cerita selanjutnya, Jono dikenal sebagai aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), melanglang ke berbagai kota untuk mengkonsolidasikan kekuatan pers kampus.

Memasuki 1996, jebolan Jurusan Komunikasi Fisipol UGM ini merambah ibukota. Karirnya dimulai di Tabloid Paron. Pada 1998, tabloid milik Bob Hasan itu gulung tikar. Berkat perjuangan kerasnya menuntut hak, Jono mendapat pesangon layak. Baginya, pesangon ini cukup sebagai modal awal membeli sebidang rumah yang kini ditempatinya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. “Itu nilai tahun 1998 sebelum dolar meroket, lho. Kalau sekarang, wah, pasti rumah itu tak sanggup terbeli,” kata ayah seorang putera berusia 18 bulan, Yar Muhammad Hassya Jendra.

Agustinus E Raharjo

2006-07-04T03:20:00.000-07:00

KOLOM

MENCERMATI ZAMAN REAKSI
Oleh: Edy Haryadi *

Tahun 2001 boleh dibilang sebagai kebangkitan kesadaran pekerja pers di Jakarta. Pasalnya sejak tahun itu hingga kini mulai bermunculan berbagai organisasi serikat pekerja pers baru di berbagai media massa.

Pertumbuhan serikat pekerja pers tersebut amat membanggakan. Apalagi sejak tahun 2000 telah muncul forum pertemuan serikat pekerja pers yang sifatnya informal. Namun soalnya setelah berumur hampir tiga tahun, apakah forum itu sudah efektif sebagai pelindung pekerja pers?

Untuk pertanyaan terakhir itu, dari pengalaman pribadi saya sebagai pendiri sekaligus pengurus serikat pekerja Perkumpulan Karyawan Warta Kota (PKWK), saya berani mengatakan TIDAK.

Sebagai pekerja pers, saya tidak mendapat bantuan apa pun saat saya dan PKWK tertimpa musibah. Padahal lawan saya, yaitu Kelompok Kompas Gramedia melakukan pembungkaman isu tersebut secara serius. Saya ingat tak ada satu pun media main stream yang mengangkat isu saya. Tak terkecuali Pos Kota. 1)

Yang saya ingat hanya Suara Pembaruan sebagai media main stream yang memuat berita tersebut. Itu pun hanya berita kecil alias cuplik. Tapi, saya baru tahu belakangan bahwa pemberitaan kecil itu telah membuat gusar Jacob Oetama selaku Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia.

Mengapa? Karena media-media main stream tadi melakukan konsolidasi serius untuk tidak mem-blow-up soal ketenagakerjaan. Mereka bergabung dalam Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS). Itulah sebabnya mengapa Republika –yang memiliki serikat pekerja pers cukup kuat— dan media lain seperti Koran Tempo, majalah Tempo, Media Indonesia, tidak mem-blow-up kasus saya.

Di sini saya melakukan refleksi, untuk apa ada forum pertemuan informal serikat pekerja pers jika dalam kasus ketenagakerjaan setiap pekerja pers harus berjuang dan bernegoisasi sendirian?

Dari refleksi saya pribadi, saya menilai kegagalan forum serikat pekerja pers dan PKWK karena kesalahan melihat realitas obyektif yang berkembang sekarang. Pertumbuhan serikat pekerja pers yang berkembang pesat membuat kita berilusi bahwa solidaritas akan datang dengan sendirinya. Tapi nyatanya tidak.

Ilusi dalam kesadaran subyektif pengurus serikat pekerja pers membuat kita gagal melihat bahwa kini adalah zaman arus balik terhadap pesatnya perkembangan serikat pekerja pers. Zaman itu adalah “zaman reaksi” dari Serikat Penerbit Surat Kabar sebagai organisasi pemilik media.

Kegagalan ini yang membuat kita gagap menangkap fenomena zaman reaksi. Mulai dari pemecatan Satrio Arismunandar di Media Indonesia, pemecatan Adi Lazuardi di Antara, pemecatan Hendrik Diskson “Iblis” Sirait di Jakarta News FM, pemecatan pengurus serikat pekerja Republika, hingga kasus pemecatan diri saya di Warta Kota.

Dari sini, saya merasa kesulitan melihat apakah serikat pekerja pers akan efektif membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) di tingkat perusahaan. Sebab untuk menanggapi gejala anti-union tadi, kita hanya bisa menjadi penonton pasif dengan rasa prihatin.

Dari pengalaman pribadi saya di PKWK, saya melihat kegagalan terbesar saya adalah membangun kader-kader baru. Sejak terbentuk bulan Agustus 2001, seingat saya hanya segelintir pengurus yang memahami hak-haknya. Sedang sebagian besar lainnya tidak tahu-menahu.

Akibatnya mutasi dan pemecatan yang dilakukan managemen Warta Kota pada diri saya membuat mereka gagap. Karena mereka tidak tahu di UU No 21/2000 sudah jelas tercantum terhadap pengurus serikat pekerja pers tidak boleh dimutasi apalagi dipecat. Dan bila itu dilakukan mereka bisa meminta Depnaker untuk melakukan intervensi. Tapi nyatanya tindakan mutasi hingga pemecatan itu datang tanpa bisa dicegah pengurus PKWK. Alhasil saya harus bernegoisasi dengan KKG seorang diri.

Maka saya pikir kita perlu belajar dari pengalaman pengorganisasian di Malaysia. Dari perbincangan saya dengan pengurus National Union of Journalist (NUJ) Malaysia, saya melihat beberapa prestasi mencengangkan. Mereka tak hanya berhasil membentuk organisasi serikat pekerja pers tingkat nasional, tapi juga melakukan advokasi dan memberlakukan kesepakatan kerja bersama (KKB) secara nasional.

Dari sini saya melihat agenda penting forum serikat pekerja pers sekarang adalah mengkonsolidasikan diri mereka. Yakni melalui serikat pekerja pers tingkat nasional untuk menandingi SPS.

Tanpa meleburkan diri dalam organisasi pekerja pers tingkat nasional, saya tidak melihat ada upaya lain secara serius yang bisa membangun kesepakatan kerja bersama secara nasional.
Di Malaysia sendiri, organisasi serikat pekerja pers tingkat nasional memiliki sekjen, ada ketua umum, dan wakil-wakil ketua umum dari serikat pekerja pers tingkat unit.

Organisasi tingkat nasional juga akan efektif melobi Menteri Tenaga Kerja untuk membangun kesepakatan kerja bersama yang berlaku secara nasional. Dan tentu saja melakukan advokasi pada anggotanya yang mengalami nasib buruk di tempat kerjanya.

Jadi, inilah pekerjaan terbesar yang harus dilakukan forum serikat pekerja pers sekarang. Tanpa melakukan konsolidasi secara serius, terus-terang saya tak bisa melihat bagaimana upah minimun jurnalis bisa diatur secara nasional.

Keraguan serikat pekerja pers untuk mengkonsolidasikan diri, hanya membuat SPS senang dan bertambah kuat di zaman reaksi seperti sekarang ini.

* Mantan pendiri Perkumpulan Karyawan Warta Kota. Mantan Kordinator Serikat Pekerja AJI Jakarta (2000-2002). Tulisan ini merupakan makalah yang pernah dipresentasikan dalam pertemuan informal antar aktivis Serikat Pekerja Pers se-Jakarta, Agustus 2003.

1) Informasi ini saya dapat dari orang utusan Jakob Oetama saat saya bernegoisasi setelah di-PHK. Saya ingat hanya detik.com, Jakarta News FM, Suara Pembaruan, Hukum Online, dan Berita Kota yang memuata berita saya. Ironisnya, kecuali detik.com dan Jakarta News FM, media lainnya belum memiliki serikat pekerja.

2006-06-13T04:25:00.000-07:00

EDITORIAL
Mengusir Pemodal dari Ruang Redaksi

INI persoalan lama tapi baru. Sejak dunia pertama kali mengenal pers bebas, selalu ada tarik menarik kepentingan antara kepentingan pemodal dan independensi redaksi. Kedua pihak punya argumentasi. Yang satu merasa sah-sah saja mengangkangi ruang redaksi, karena toh semua dibangun dengan duitnya sendiri. Apalagi jika dia bercuriga, nama baiknya sedang berusaha dihantam dengan cara kotor. Untuk apa punya koran atau teve kalau tidak bisa membersihkan nama pemiliknya sendiri? Benar kan?

Salah besar. Di atas semuanya, pers bebas harus mengabdi pada kepentingan publik. Bukan kepentingan orang per orang. Ini yang sedikit sekali disadari pemodal bisnis media di Indonesia. Nyaris semua pengusaha –terutama di industri televisi, yang tradisi kebebasan persnya masih muda—meletakkan kepentingan menggali untung sebagai raja. Mereka menggelontor ruang keluarga kita dengan tayangan sampah, sinetron sampah, berita sampah. Tanpa kita berdaya mencegahnya. Dewa mereka adalah rating dan perolehan iklan. Prinsipnya, tidak apa-apa membodohi masyarakat, selama uang mengalir terus menggemukkan pundi-pundi pemodal.

Sinis? Boleh jadi. Tapi ini berangkat dari putus asa. Undang Undang Penyiaran mensyaratkan diversifikasi pemodal media elektronik dan diversifikasi isi siaran. Karena itu kehadiran teve lokal lalu didorong dan keberadaan teve publik diperkuat. Sebagai pelaksana undang-undang itu dibentuklah Komisi Penyiaran Indonesia, yang diharapkan mewakili negara menertibkan siaran teve dan radio demi kepentingan umum.

Tapi apa lacur, KPI ompong disikat peraturan pemerintah keluaran Departemen Komunikasi dan Informatika, teve lokal tak bisa maju karena stasiun teve nasional masih bercokol dan mendominasi kue iklan, konglomerasi media pun makin gencar dan kepemilikannya makin terpusat. Siaran teve jadi membebek yang laris.

Salahsatu solusinya adalah pembentukan serikat pekerja pers di media elektronik. Banyak pekerja pers di teve dan radio punya mimpi membangun industri media yang mencerdaskan. Sayang suara mereka tenggelam oleh tangan besi aturan perusahaan yang tidak memanusiakan. Kalau pekerja pers di sana bisa bangkit melawan, masih ada harapan di ujung terowongan.

Dari luar, Dewan Pers dan KPI harus bergandeng tangan merumuskan kode etik bisnis media. Kode etik semacam ini bisa jadi panduan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemodal. Mencampuri ruang redaksi untuk kepentingan komersial harus ada di urutan teratas tindakan yang diharamkan.

Hanya dengan itu, masa depan masyarakat kita bisa terselamatkan. Kalau tidak, kita sudah bisa membayangkan masyarakat macam apa yang bakal lahir dari terpaan media yang menyiarkan kepentingan pemodalnya dengan ringan.
Redaksi

2006-06-13T04:18:00.000-07:00

WHAT'S ON
Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia Terbentuk

MEDAN – Berita tentang konservasi flora fauna langka, pembalakan liar di taman nasional atau pencemaran limbah berbahaya masih belum menjadi arus utama di banyak media nasional kita. Padahal skala kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sampai taraf mengkhawatirkan.

Itu satu di antara sejumlah alasan di balik pembentukan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ) di Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 22 April lalu. AJI Jakarta adalah penggagas awal acara itu bekerjasama dengan Earth Journalists Network (EJN) dan United Nations’ Education Scientific and Cultural Organization (Unesco). Deklarasi organisasi baru ini bersamaan dengan peringatan Hari Bumi tahun ini.

Pembentukan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia ini adalah puncak dari serangkaian acara yang diikuti 55 jurnalis media nasional dan lokal se-Indonesia. Pada hari pertama, peserta mengikuti seminar bertema ‘Tanggung Jawab Jurnalis Melestarikan Lingkungan Indonesia’. Pembicaranya sejumlah aktivis lingkungan dan wartawan senior dari dalam dan luar negeri. Kelar berseminar, seluruh peserta lalu menggelar ‘Konferensi Nasional Pertama Jurnalis Lingkungan Indonesia’. Dalam acara itulah, keberadaan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia disepakati lengkap dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Selain menyepakati aturan dasar organisasi, konferensi itu juga membicarakan strategi, program kerja dan anggaran kegiatan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia untuk tiga tahun ke depan.

Pada sesi terakhir konferensi, peserta memilih Ketua AJI Jakarta, Jajang Jamaludin, menjadi Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia, dan Harry Soerjadi menjadi Direktur organisasi baru ini. Acara ditutup dengan penandatanganan deklarasi pendirian Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia.

Selesai? Ternyata tidak. Keesokan harinya, seluruh peserta konferensi yang sehari-hari adalah wartawan peliput isu lingkungan dari seluruh Indonesia-- diberi kesempatan menjelajahi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Saat keliling hutan, para jurnalis lingkungan itu mendapat penjelasan gamblang seputar isu lingkungan yang dihadapi kawasan Gunung Leuser. Mulai soal keberadaan pengungsi asal Aceh di kawasan hutan taman nasional, penanaman kelapa sawit illegal, sampai strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Yang menarik, semua itu dilakukan dari atas punggung gajah. Sejak beberapa tahun terakhir, Taman Nasional Gunung Leuser memang punya unit konservasi yang rutin berpatroli keluar masuk hutan dengan gajah-gajah yang terlatih. Herawatmo
-----------------------------------------------------------------------------------
Upah Layak Jurnalis Jakarta Didukung

JAKARTA – Menyadari masih banyak media di Indonesia yang belum memberikan imbalan memadai untuk wartawannya, medio April silam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta meluncurkan program unggulan ‘Upah Layak Jurnalis Jakarta’. Dukungan berlimpah.

“Selama ini peningkatan profesionalisme dan kesadaran etika jurnalistik terhambat oleh masalah kesejahteraan yang kurang memadai,” kata penggagas program ini, Wakil Ketua Divisi Serikat Pekerja Winuranto Adhi, pada acara perkenalan pengurus baru AJI Jakarta dan peluncuran program kerja periode 2006-2009, Kamis, 20 April silam, di sekretariat AJI Jakarta.

Acara yang digelar satu setengah bulan setelah pengurus baru AJI Jakarta terpilih dalam Konferensi Kota Februari silam, diawali pidato Ketua AJI Jakarta periode 2006-2009, Jajang Jamaludin, yang memperkenalkan seluruh jajaran pengurusnya. Selain itu, di hadapan anggota AJI Jakarta, pemimpin redaksi media massa, pengurus Serikat Pekerja Pers, atase pers Kedutaan Besar negara sahabat dan mitra kerja AJI lainnya, Jajang juga memaparkan secara rinci prioritas dan program unggulan kepengurusannya sampai Februari 2009 mendatang. “Sosialisasi Upah Layak Jurnalis Jakarta ini adalah satu di antara sekian program unggulan yang akan mendapat perhatian khusus kami,” katanya bersemangat.

Jurnalis senior Abdullah Alamudi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com Didik Supriyanto, dan Ketua Serikat Pekerja Pers Republika Zulkifli Lubis lalu berpidato mendukung perlunya standardisasi upah layak untuk wartawan di Jakarta.

Acara berlangsung hangat, meski dimulai agak terlambat akibat hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Halaman depan kantor AJI Jakarta yang disulap menjadi panggung acara lengkap dengan tenda dan peralatan audio, jadi penuh sesak oleh kehadiran puluhan undangan. Sekjen AJI Indonesia, Abdul Manan, tak ketinggalan menyatakan dukungan. “Kami selalu berada di belakang program kerja yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan anggota,” kata Manan.

Standar upah layak yang diajukan AJI Jakarta adalah sebesar Rp 3.159.917. Angka itu diperoleh setelah menghitung jumlah kebutuhan minimum wartawan di ibukota selama sebulan. “Kami mengukur perubahan biaya hidup berdasarkan gerakan indeks harga konsumen dan sesuai pola konsumsi yang paling dekat dengan kebutuhan seorang jurnalis,” kata Winuranto. AJI Jakarta, kata dia, mengharapkan setiap media yang terbit dan beroperasi di Jakarta, menggaji jurnalisnya yang sudah berpengalaman kerja selama setahun dan diangkat menjadi karyawan tetap, dengan standar itu.

Di luar upah layak minimum itu, AJI Jakarta juga menuntut perusahaan media menerapkan sistem kenaikan upah reguler yang memperhitungkan angka inflasi, prestasi, jabatan, dan masa kerja setiap jurnalis. “Asuransi keselamatan jurnalis, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial bagi keluarga juga adalah hak wartawan yang tidak bisa ditawar,” kata Winuranto.
Herawatmo

2006-06-13T04:16:00.000-07:00

KOLOM
Independensi Redaksi Televisi

Oleh Didik Supriyanto

Persaingan antartelevisi dan kepentingan pemilik membombardir jajaran redaksi yang tengah berusaha membangun nilai-nilai jurnalisme televisi. Akankah terwujud?

Setiap jurnalis akan mengenal lima prinsip jurnalisme, yaitu akurat, obyektif, fair, seimbang dan tidak memihak. Kelima prinsip itu menjadi pegangan kerja sehari-hari para jurnalis dalam mengumpulkan dan menulis berita.

Prinsip jurnalisme itu bisa dioperasionalisasikan apabila jurnalis bekerja dalam keadaan independen alias mandiri. Dalam tradisi pers bebas ditegaskan, bahwa redaksi harus independen. Independensi redaksi bukan semata suatu situasi atau keadaan tidak tergantung kepada pihak lain, tetapi juga suatu nilai yang menyemangati jurnalis dalam menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme.

Memasuki era industri pers, isu independesi redaksi menjadi penting, sebab dalam keseharian, independensi redaksi tidak hanya terancam oleh kekuatan politik dominan, tetapi juga oleh pemilik media. Yang terakhir ini adalah pemodal yang mempertaruhkan uangnya demi mengejar keuntungan bisnis.

Meski media cetak juga memasuki industrialisasi, saya tidak begitu risau dengan independensi redaksi media cetak kita. Pertama, jumlah dan jenis media di Indonesia sangat banyak, sehingga tidak mungkin ada suara tunggal dalam pemberitaan koran dan majalah. Artinya pembaca yang terbatas itu memiliki banyak pilihan untuk mementukan media mana yang dipercaya, dan mana yang tidak.

Kedua, media cetak tidak begitu padat modal jika dibandingkan dengan jenis media lain, sehingga pemodal yang terlibat dalam bisnis media cetak juga beragam. Artinya, jika saja ada pemodal yang berulah berlebihan, maka jajaran redaksi yang tidak puas bisa mencari pemodal lain.

Ketiga, jurnalisme media cetak sudah memilikan tradisi yang kuat dalam mempertahankan independensi redaksi. Makanya siapapun yang memodali media cetak dituntut komitmennya untuk menjaga independensi redaksi, sebab mereka berhadapan dengan orang-orang yang punya kekpercayaan tinggi terhadap nilai dan prinsip jurnalisme.

Ketiga faktor itulah yang tidak ada dalam dunia pertelevisian kita, sehingga independensi redaksi dalam pertelevisian kita masih merupakan harapan daripada kenyataan. Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila dalam sehari-hari kita tidak hanya muak menyaksikan acara-acara nonjurnalistik di televisi, tetapi juga sangat sebal dengan produk jurnalistik yang muncul di layar kaca.

Lima belas stasiun televisi swasta nasional, seharusnya memungkinkan adanya lima belas variasi dalam pemberitaan televisi. Namun yang terjadi adalah keseragaman. Jajaran redaksi televisi masih terpaku pada perisitiwa-perisitiwa yang muncul di permukaan, sehingga ketika terjadi peristiwa kekerasan soal Freeport misalnya, seluruh layar televisi dari jam ke jam isinya hanya gambar-gambar kekerasan.

Hal itu menunjukkan belum ada upaya untuk melihat sisi lain yang lebih dalam di balik peristiwa kekerasan, sehingga pemirsa tidak mendapati banyak persepktif dari peristiwa itu. Di sisi lain, arus besar televisi swasta nasional itu perlu segera mendapat imbangan dari televisi lokal maupun televisi publik, yang diharapkan bisa menyuguhkan persepektif lain atas dominasi peristiwa yang muncul di layar kaca televisi swasta nasional.

Keseragaman pemberitaan televisi itu merupakan pengaruh langsung atas pemilik televisi yang telah mempertaruhkan uangnya di industri televisi. Karena industri televisi telah menyedot lebih besar uang daripada media cetak, maka kepentingan pemilik untuk mengamankan modalnya dan usahanya untuk mengeruk keuntungan jauh lebih agresif dabandingkan dengan pemilik media cetak.

Terdapat dua implikasi atas industri televisi yang pada modal ini: pertama, pemodal hanya mengejar rating, sehingga kalau ada model atau teknis pemberitaan, seperti tayangan berita kriminal memiliki rating tinggi, maka model atau teknis itu yang akan diandalkan atau ditiru; kedua, pemodal tidak mau jajaran redaksi memproduksi karya-karya jurnalisme yang mendalam, seperti investigasi, sebab secara operasional produk-produk semacam itu memerlukan banyak tenaga dan dana.

Jurnalisme televisi yang baru berkembang sepuluh tahun terakhir ini memang bagaikan arena coba-coba bagi awak redaksinya. Persaingan yang ketat antartelevisi dan kepentingan pemilik dalam menyelamatkan modalnya, menjadi faktor yang membombardir awak redaksi yang tengah berusaha membangun nilai-nilai jurnalisme televisi. Sampai kapan hal itu mewujud? Waallahualam.

Yang pasti, pada titik tertetu di mana jajaran redaksi televisi gagal mempraktekkan prinsip-prinsip jurnalisme secara benar, yang berarti juga gagal menjaga independensi redaksi, maka pada titik itulah jurnalisme televisi tidak perlu tampil di layar kaca karena pemirsa tidak mendapatkan manfaatnya. Penayangan siaran berita yang semula dari waktu prime time bergesar ke waktu nonprime time menunjukkan hal itu.

Kemungkinan lain, jurnalisme televisi akan mendatangkan kemarahan publik karena penyajiannya yang sembarangan. Hal ini terjadi karena televisi memasuki rumah-rumah tanpa permisi dan menjangkau 80 persen penduduk, sehingga efeknya pun akan terasa bagi mereka yang diperlakukan tidak adil oleh pemberitaan televisi, atau pemberitaan yang melukai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Saya percaya jurnalisme televisi yang diusung jajaran redaksi televisi akan terus berusaha mempraktekkan pers bebas. Namun yang perlu mereka pahami adalah bahwa pers bebas itu merupakan tradisi. Dia tidak hadir begitu saja, butuh puluhan dan bahkan ratusan tahun untuk meraih dan mempertahankannya. Tradisi itu dibangun atas kesadaran, bahwa kebebasan pers adalah sesuatu yang diberikan masyarakat kepada lembaga pers.

Nah, pemberian itu, suatu saat bisa dicabut kembali oleh masyarkaat, apabila orang-orang pers tidak bisa memfungsikannya secara benar. Atas dasar ini para pengelola pers berkeras mengatur sendiri bagaimana pers bekerja agar kebebasan itu tidak lepas dari genggamannya. Inilah yang melatari perlunya independensi redaksi dan lahirnya prinsip-prinsip jurnalisme, kode etik dan kode perilaku. Semoga jajaran redaksi televisi menyadari hal ini.
_______________________
Penulis adalah Wakil Pemimpin redaksi detikcom

2006-06-13T03:52:00.000-07:00

LAPORAN UTAMA
Jangan Seperti Jualan Kacang Goreng

Merasa kepentingannya diganggu, pemilik media memaksa redaksi jadi bumper. Bagaimana melawannya?

SEJUMLAH wartawan media terkemuka di Jakarta belakangan sedang gelisah tak karuan. Kian hari kian jelas kalau pemilik media tempat mereka bekerja, berusaha memanfaatkan ruang redaksi untuk kepentingan komersial.

Simak kisah seorang wartawan Rajawali Citra Televisi Indonesia. Saat heboh soal kasus Negotiable Certificate of Deposit (NCD) bodong senilai US$ 28 juta dari Unibank ke PT Citra Marga Nusaphala Persada menimpa Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, pemilik PT Media Nusantara Citra yang juga menaungi stasiun teve RCTI -- dia menyaksikan sendiri bagaimana manajemen RCTI menyiapkan program khusus untuk menghadang ‘propaganda hitam’ atas boss mereka. Program berkedok acara bincang-bincang itu ditayangkan awal tahun ini. “Semua didesain membela Harry Tanoe. Pembicaranya dipilih yang pro semua,” kata reporter yang menolak disebut namanya ini.

Kasus semacam itu bukan monopoli RCTI. Sumber ‘Reporter Jakarta’ di stasiun MetroTV berkisah dengan kesal bagaimana banyak topik liputan di medianya tidak bisa ditayangkan karena terkait kepentingan bisnis dan politik Surya Paloh, boss besar di grup Media Indonesia.

Tentu, kedua stasiun teve itu membantah semua kabar miring itu. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengirim surat untuk meminta klarifikasi, RCTI dan MetroTV menolak mentah-mentah tuduhan itu. (Lihat wawancara dengan Ade Armando)

Yang membuat miris, ternyata tidak hanya media nasional yang punya masalah, media lokal dihinggapi kasus serupa. Pemilik media seringkali menganggap media miliknya sebagai outlet pribadi yang bisa disetirnya sesuka hati.

“Perilaku pemilik media yang seperti itu berdampak pada hilangnya idealisme media dan independensi ruang redaksi. Media seperti itu dengan mudah menyerah pada tekanan politik atau tekanan massa dari pihak yang tidak menghargai kebebasan pers,” kata wartawan senior yang juga bekas Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja.

Wartawan yang lama berkiprah di Harian Indonesia Raya ini menilai maraknya kasus penunggangan media oleh pemiliknya menunjukkan sebagian media di Indonesia tumbuh tanpa kesadaran apa misi mereka untuk masyarakat. Dia menekankan bisnis media pada dasarnya bukanlah bisnis biasa, seperti jualan kacang goreng. “Media itu bukan sekadar berjualan kata-kata atau kalimat. Bisnis media adalah bisnis menjual pikiran-pikiran, untuk kemajuan peradaban masyarakat. Mengelola bisnis media tidak sama dengan mengelola bisnis lain,” kata Atmakusumah panjang lebar.

Untuk mengurangi maraknya pembajakan redaksi oleh pengusaha media, Atmakusumah mengusulkan dirumuskan sebuah kode etik bisnis media, mirip-mirip kode etik jurnalistik yang sekarang ada. “Tradisi bahwa bisnis media itu harus menghormati independensi ruang redaksi, harus ditumbuhkan,” kata Atmakusumah.

Urgensi kode etik bisnis media semakin besar ketika kecenderungan konglomerasi media di tanah air semakin besar. Media Nusantara Citra (MNC) kini sudah memiliki RCTI, Global TV dan Televisi Pendidikan Indonesia. Grup Indosiar, kini mendirikan teve lokal baru, ElShinta TV. Republika sudah dicaplok grup Mahaka Media dan kini berkolaborasi dengan JakTV. Kompas Gramedia dan Jawa Pos Grup, selain berkuasa atas jaringan Persda dan Jawa Pos News Network di seantero nusantara juga sudah memiliki masing-masing TV7 dan JTV. Dan jangan lupa ada Media Grup dengan Media Indonesia dan MetroTV-nya. Jika tak hati-hati, raja-raja media ini bisa dengan mudah memanfaatkan jaringan medianya untuk kepentingan komersial dan pribadi mereka.

Bagaimana melawannya? Kasus Timika Pos, sebuah koran lokal yang terbit di Papua, mungkin satu contoh yang baik ditiru. Sejak mengambil alihnya dari Grup Persda –anak perusahaan Kompas Gramedia-- pemilik baru media ini, Bupati Mimika Clemen Tinal, berusaha dengan segala cara memaksa redaksi Timika Pos membela kepentingan politik dan ekonominya di kabupaten kaya mineral itu.

Tak tahan dengan tindakan pemiliknya, belasan awak redaksi Timika Pos mogok kerja dan menerbitkan edisi khusus pada 6 Maret silam. Mereka menuntut pemodal menghormati independensi ruang redaksi Timika Pos dan berhenti mencampuradukkan kepentingan pribadi sang Bupati dengan kepentingan publik yang berusaha dilayani media massa.

Aksi itu cukup efektif. Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Timika Pos yang dikenal sebagai kaki tangan si pemilik media di ruang redaksi, diberhentikan. “Komisaris perusahaan berjanji pemimpin umum dan pemimpin redaksi akan diambil dari awak redaksi sendiri,” kata Tjahjono E.P, salah seorang jurnalis Timika Pos yang juga anggota AJI persiapan Timika.

Keberhasilan Timika Pos melawan dan mengalahkan kepentingan kotor pemilik medianya berpangkal dari keberhasilan mereka menggalang solidaritas antara pekerja media di koran itu. “Kuncinya adalah kompak,” kata Tjahjono.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Misbachuddin Gasma, mengamini. Menurutnya, jalan terbaik bagi jurnalis yang ingin mempertahankan independensi ruang redaksi adalah berserikat. “Jika melawan sendiri-sendiri, pasti kalah. Karena posisi tawar satu wartawan jelas kalah melawan kepentingan pemodal,” katanya.

Serikat Pekerja, yang menggalang seluruh pekerja media dalam satu wadah organisasi yang sevisi, bisa meningkatkan posisi tawar wartawan di hadapan pemilik modal. Tanpa solidaritas pekerja media, independensi ruang redaksi dengan mudah diobrak-abrik. Kalau sudah begitu, bisnis media tak ada bedanya dengan bisnis kacang goreng. Semata meraup untung, menghalalkan segala cara.
Wahyu Dhyatmika, Herawatmo

-----------------------------------------------------------
Ade Armando, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

“KPI Sulit Menindak TV Yang Tidak Netral”

Independensi redaksi media massa dipertanyakan. Apa tindakan Komisi Penyiaran Indonesia? Anggota KPI Ade Armando bicara:

Apa saja pengaduan tentang independensi ruang redaksi yang masuk ke KPI?

Ketika pemilu 2004, MetroTV diadukan karena menayangkan berita yang kental mendukung kampanye Megawati sebagai salah satu kandidat presiden. Meski bagian redaksi keberatan, namun karena tekanan pimpinan, akhirnya tayangan itu mengudara juga.

Dan yang belum lama terjadi, kasus RCTI yang mewawancarai big boss Media Nusantara Citra Group (Harry Tanoesoedibjo--) sebagai tempat bernaung RCTI, mengenai NCD bodong PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Acara itu cenderung menjadi ajang pembelaan Harry Tanoe.

Menurut kami, hal-hal seperti itu sudah melampaui batas kewajaran, bahkan merupakan pelanggaran.

Apa tindakan KPI?

Kami mengirimkan surat ke Metro TV dan RCTI, meminta kejelasan serta klarifikasi. Keduanya membantah.

Apa KPI tidak memiliki kewenangan, untuk bertindak lebih dari sekedar meminta klarifikasi?

Sebenarnya bisa, mulai dari memberikan sanksi denda, penghentian program atau acara tayangan pemberitaan yang melanggar, hingga pencabutan izin stasiunnya. Tapi kami mengalami kesulitan.

Pertama; pembuktiannya repot, karena hampir semua yang mengadu atau melapor tidak mau dikutip namanya. Kedua; kami dihadang peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 dari Departemen Komunikasi dan Informatika, yang membatasi kewenangan KPI dalam penegakkan hukum. Padahal kewenangan itu kami perlukan sebagai upaya lebih lanjut dalam mengontrol netralitas lembaga penyiaran sesuai dengan standar penyiaran KPI.
Herawatmo

2006-06-13T03:51:00.000-07:00

KIAT
Enam Jurus Meliput Konflik

Delapan tahun paska tumbangnya Soeharto, konflik di tanah air masih tak padam. Mulai Aceh, Poso, Ambon sampai Papua, benturan terus berkobar. Mau tidak mau, jurnalis terseret ke garis depan. Bagaimana sih meliput konflik dan tak jadi korban?

SEJAK awal berdirinya, organisasi jurnalis sedunia, International Federation Journalist (IFJ), menaruh perhatian lebih pada keselamatan jurnalis yang meliput di daerah konflik. Karena itulah, berdasarkan rangkuman pengalaman jurnalis senior di berbagai media internasional, lembaga ini getol merilis panduan peliputan di daerah konflik, yang terus diperbarui sesuai perkembangan terkini.

Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah enam jurus peliputan di daerah konflik, berdasarkan pelatihan jurnalis sadar konflik yang diadakan IFJ di Sri Lanka. Negara di kaki anak benua India itu memang berpuluh tahun dikoyak konflik dengan gerilyawan Tamil.

Keenam jurus ini layak diperhatikan jurnalis di tanah air. Meski bisa jadi anatomi konflik di negeri kita berbeda, tapi pedoman umum ini bisa jadi kompas dalam melaporkan situasi berbahaya. Berikut keenam kiat itu:

Pertama, jurnalis harus mengerti konflik yang diliputnya. Dengan memahami apa yang menjadi akar masalah, maka jurnalis juga bisa mengerti dan menganalisa berbagai kemungkinan jalan keluar atas konflik itu.

Kedua, jurnalis harus membuat berita dengan berimbang. Untuk mencapai taraf imparsialitas yang optimal, jurnalis harus melaporkan segala sesuatu yang ada atau yang terjadi dalam peliputannya di daerah konflik, dengan jernih dan jelas.

Ketiga, jurnalis harus memberitakan atau melaporkan latar belakang dan semua kasus yang berkaitan dengan konflik itu, secara akurat. Tanpa kenal lelah, jurnalis harus terus mengingatkan masyarakat apa yang jadi pokok persoalan konflik. Ini jauh lebih penting daripada melulu menggambarkan efek negatif konflik tanpa gambaran penyelesaian, yang bisa jadi justru melanggengkan persoalan.

Keempat, jurnalis berkewajiban menggambarkan sisi kemanusiaan konflik. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengangkat cerita tentang trauma korban. Tapi, jangan sampai ada eksploitasi korban.

Kelima, jurnalis harus memberitakan usaha-usaha perdamaian sebagai jalan keluar konflik.
Keenam, jurnalis harus selalu berhati-hati menimbang dampak pemberitaannya dan pengaruhnya pada keselamatan jiwa mereka yang berada di daerah konflik.
Herawatmo

2006-06-13T03:20:00.000-07:00

KENAL
Bertahan Didera Trauma

Teror mental itu begitu lama menghantui hidupnya. Akibatnya, tak hanya kepada orang ramai ia menyamarkan diri. Istri dan anak-anak pun baru ia beri tahu jati dirinya setelah 30 tahun hidup bersama.

Nama aslinya lumayan panjang: Teuku Iskandar Ali bin Ali Sabil. Tapi, kepada pembaca—juga editor di surat kabar—ia selalu menyebut diri TI Thamrin. “Jika pakai nama asli, tulisan saya tak bakal dimuat. Kalaupun dimuat, (dulu) bisa bermasalah,” kata pria kelahiran Langsa, Aceh Timur, 69 tahun silam ini.

Perjalanan hidup wartawan senior yang biasa disapa Pak Is ini terjal dan berliku. Ayahnya meninggal saat Is berusia enam tahun. Untuk bertahan hidup, bungsu lima bersaudara ini pernah jadi penyadap getah karet.

Waktu masuk SMP, Is hijrah ke Jakarta, ikut abangnya. Mulailah ia belajar tulis-menulis. Tapi, awalnya tak lumrah cara anak sekolah.

“Kakak ipar suka memeras tenaga saya. Tapi, makanan ia sembunyikan,” kata Is mengenang masa kecilnya. “Setiap ada waktu, saya curahkan kemarahan lewat tulisan.”

Tak tahan tinggal bersama kakak, waktu SMA Is pindah ke Medan, numpang paman. Di sana, bakat menulisnya makin terasah. Ia mengirim cerpen ke berbagai media lokal dan nasional.

Selepas SMA, pada 1957, Is jadi wartawan harian Patriot, Medan. Pengalaman pertama, tanpa bekal ilmu jurnalistik, Is langsung dikirim ke Tapanuli, meliput pemberontakan PRRI/Permesta.

Setelah dua tahun jadi wartawan, Is masuk Universitas Gadjah Mada jurusan sastra. Tapi, ia drop out di tingkat dua. “Karena beban hidup, sekolah saya kacau,” katanya.

Pada 1962, Is bergabung dengan harian Bintang Timur, koran Jakarta yang jadi corong Partai Indonesia (Partindo). Selama tiga tahun, Is jadi reporter sekaligus asisten redaktur desk luar negeri.

Tiga tahun kemudian, Gerakan 30 September meledak, Is pun kena getahnya. Ia dituduh sebagai orangnya Bung Karno, wartawan kiri, dan anggota Lekra. “Saya hanya dekat dengan orang Lekra, belum jadi anggota,” kata Is memperjelas posisinya.

Tak mungkin lagi jadi wartawan, Is alih profesi jadi pedagang sayur antar kota. Tapi, aparat tetap mengejarnya. Sampai suatu hari, pada 1966, Is mengambil buku catatan di rumah kawannya di Mangga Besar. Naas, di rumah itulah ia ditangkap. “Saya kena operasi Kalong,” kata Is.

Tanpa diadili, Is langsung dibui. Tiga tahun mendekam di penjara Salemba, dua tahun di penjara Tangerang. Pada 1971, Is memang bebas. Tapi, justru setelah bebas, ia mengalami berbagai trauma.

Suatu hari, misalnya, Is bertemu kawan lama sesama wartawan di toko buku. Eh, waktu si kawan pulang, polisi menangkapnya. Awalnya, si kawan didakwa menampar seseorang. Tapi, waktu diperiksa, ia dikait-kaitkan dengan Is yang baru keluar bui.

Di lain waktu, Is bertemu beberapa kawan lama lain asal Medan. Tak lama berselang, orang-orang itu pun ditangkap tanpa alasan yang jelas.

“Saya lama tak berani ketemu kawan lagi. Saya pun menanahan diri untuk tampil (dengan nama asli),” kata Is. “Kalau bisa memilih, saya pernah berpikir lebih baik dibuang ke Buru.”

Selepas dari penjara, kehidupan Is sempat tak menentu. Jangankan pekerjaan, sehelai kartu pengenal pun ia tak punya. Pernah keponakannya yang tentara membawa Is tinggal di asrama. Tapi, begitu tahu, komadan asrama langsung mengusir Is.

Berbulan-bulan, Is diam-diam berteduh di gedung Walikota Jakarta Barat. Untuk sesuap nasi, ia jadi pedagang kaki lima di depan Bisokop Rivoli, Kramat Pulo. Ia sempat punya kios di Pasar Induk Kramat Jati. Tapi, karena terlalu percaya pada orang lain, usahanya bangkrut.

Untung Is masih menyimpan bakat menulis. Ia terus mengirim cerpen dan laporan khusus ke sejumlah media dengan samaran. “Thamrin itu saudara saya. Waktu ambil honor, saya pinjam KTP dia,” kata Is.

Jalan hidup Is mulai agak terang sejak 1980-an. Beberapa kawan mengajak dia menulis di majalah Ambassador, Kadin, Tempo, dan Matra.

Waktu Tempo kembali terbit (setelah dibredel), Is bergabung lagi ke majalah mingguan ini. Tapi, masalah lagi-lagi menghadang. Is jadi terdakwa dalam kasus Tempo melawan Tomy Winata. Untung, setelah setahun masa sidang, hakim memutus Is bebas.

“Saya pernah hidup di penjara. Kepada petinggi Tempo, saya bilang siap, asalkan keluarga ditanggung,” ujar Is.

Dari pernikahannya dengan Tati Iskandar sejak 1973, Is memperoleh tiga anak perempuan: Cut Ima Mariska, Cut Tisa Mariska, dan Cut Sheila Mariska.

“Mereka baru tahu saya bekas tapol (tahanan politik) tahun lalu, saat ada wartawan yang tanya. Mereka kaget, tapi mau apa lagi,” kata Is lalu terkekeh.

Sejak Februari lalu, Is pensiun dari Tempo karena terbentur usia. Kesehatannya pun sempat memburuk, setelah dua kali terkena stroke. Tapi, sampai kini, ia tak bisa lepas dari dunia tulis menulis. “Saya bisa hidup karena menulis,” katanya.

Setiap pekan, misalnya, Is masih membantu mengedit 20 tulisan untuk koran Aceh Kita. “Saya tak bisa menolak. Dengan Aceh, ikatan batin saya masih kuat.” Di luar itu, Is punya kesibukan lain: menyelesaikan novel perdananya. “Kalau selesai, itu warisan buat anak-anak,” kata dia.

Jajang Jamaludin
(Ketua AJI Jakarta/Jurnalis Koran Tempo)